Perkumpulan Insan Maritim Andalan Gelar Perayaan Ultah Pertama
JAKARTA – Perkumpulan Insan Maritim Andalan (PIMA) menggelar perayaan hari jadi yang pertama, Senin (5/5), di Jakarta, dengan semangat kebersamaan, dedikasi, dan sinergi untuk mewujudkan potensi kemaritiman nasional yang unggul dan inklusif. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting kemaritiman nasional, diantaranya Mayjen TNI (Mar) Dr. Hermanto, S.E., M.M., C.S.B.A., C.T.M.P., dan seluruh jajarannya. Selain itu, juga turut hadir Kepala Staf Angkatan Laut Periode tahun 2012-2014 Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M., Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Komjen. Pol. Rudy Heriyanto Adi Nugroho yang diwakili oleh Karo Humas dan KLN Zaki Mubarok, Irjen Pol. Dr. Drs. Yehu Wangsajaya, M.Kom., Ny. Natalia Sutrisno Tjahja selaku pendiri Maria Monique Last Wish Foundation dan mewakili Sekjen Asean para Sport Federation, Ketum PBJI DK Jakarta Abdul Azis Muslim S.H., dan Ketua NPC DKI Jakarta Yasin Onasie, serta para tokoh masyarakat. Dalam sambutan Kasal yang dibacakan oleh Mayjen TNI (Mar) Dr. Hermanto, S.E., M.M., C.S.B.A., C.T.M.P., menekankan pentingnya peran PIMA sebagai mitra strategis TNI Angkatan Laut dalam memperkuat potensi kemaritiman Indonesia, baik dari sisi sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun infrastruktur. Lebih jauh, ia juga mengajak seluruh anggota PIMA untuk menjaga semangat kolaboratif dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Menurutnya, selama 1 tahun perjalanannya, PIMA telah mencatat sejumlah pencapaian strategis yang mencerminkan visi besar organisasi, yaitu mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan berdaya saing tinggi. “Saat ini PIMA telah memiliki 8 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), yang tersebar di berbagai daerah dan akan terus berkembang. Ini adalah bagian komitmen dari PIMA untuk terus tumbuh dan berkembang,” ungkapnya. Pada kesempatan ini juga, PIMA melakukan aksi sosial dengan memberikan bantuan 10 buah kursi roda untuk kaum difabel kepada Maria Monique Last Wish Foundation. Selain itu, untuk memeriahkan acaranya PIMA juga memberikan berbagai macam doorprize dan hiburan oleh artis nasional. Sementara itu, dalam sambutannya Ketua Umum PIMA Harnoto, menyampikan rasa syukur dan apresiasinya atas semua dukungan yang telah diberikan oleh TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan seluruh insan maritim. Perjalanan 1 tahun ini, terang Harnoto, adalah bukti bahwa dengan semangat kolaborasi, kita bisa menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat maritim. “Kami berkomitmen menjadikan PIMA sebagai wadah yang memperjuangkan kesejahteraan, keberlanjutan, dan kemajuan sektor kelautan dan perikanan Indonesia”, ujarnya. Perayaan ini, imbuh Harnoto, bukan hanya menjadi bentuk rasa syukur, tetapi juga momentum evaluasi dan penguatan strategi ke depan dalam menghadapi tantangan kemaritiman nasional. Oleh karena itu, harapan kami PIMA bukan hanya menjadi sekedar perkumpulan biasa, namun merupakan harapan yang dibangun dan dibentuk oleh Hati dari setiap insan PIMA Indonesia, untuk dapat mempelajari, membangun, bersinergi, dan turut menjaga Maritim di seluruh Nusantara. “Mari kita bangkit dan berjuang bersama agar dapat menjadi Andalan untuk semua insan Maritim di Indonesia,” pungkasnya. sumber : https://wartaandalas.topten-news.com/persatuan-insan-maritim-andalan-gelar-perayaan-ultah-pertama/
Jiu Jitsu Open PBJI DK Jakarta
https://pima.or.id/wp-content/uploads/2025/02/Jiu-Jitsu-Open-2025.mp4 Jiu Jitsu Open PBJI DK Jakarta diselenggarakan di GOR Judo Kelapa Gading pada tgl 22 Februari 2025 yang diikuti 400 atlet dari 17 negara. Kompetisi yang digelar di GOR Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Sabtu (22/2/2025) ini mendapat apresiasi luas dan menjadi momentum penting dalam pengembangan Ju Jitsu di Indonesia. Dalam penutupan acara, Wakil Sekretaris Jenderal PBJI Pusat, Mahesa menyampaikan harapannya agar kejuaraan ini terus berlanjut dan menjadi ajang rutin bagi para atlet. Ia didampingi oleh Harnoto Darsono, Pembina PBJI DKI Jakarta, saat sesi wawancara penutupan. #pima #pimaindonesia
PIMA DPW Kepri menyelenggarakan Sertifikasi pelaut
https://pima.or.id/wp-content/uploads/2025/02/PIMA-DPW-Kepri-menyelenggarakan-Sertifikasi-pelaut.mp4 Sesuai dengan Permen KP Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengawakan Kapal Perikanan. PIMA DPW Kepri menyelenggarakan Sertifikasi pelaut dan pekerja perikanan di Indonesia yang diadakan di Pelabuhan Perikanan Telaga Punggur bersama BPPP Medan dari Tanggal 20/02/2025 s.d 25/02/2025
Pembukaan Diklat sertifikasi BST-F dan upgrading ANKAPIN/ATKAPIN diTelaga Punggur
https://pima.or.id/wp-content/uploads/2025/02/Pembukaan%20Diklat%20sertifikasi%20BST-F-DPW-PIMA-KEPRI.mp4 Pembukaan Diklat sertifikasi BST-F dan upgrading ANKAPIN/ATKAPIN diTelaga Punggur, Batam oleh DPW PIMA KEPRI Sesuai permen KP Nomor 33 th 2021 dimana tiap awak kapal perikanan yang melaut harus sesuai dengan keahlian dan kompetensinya agar tetap mengutamakan keselamatan dalam berlayar. Sigap dalam berkoordinasi. #pima #pimaindonesia #dpwpimakepri
Pelatihan Sertifikasi Awal Kapal Perikanan – KEPRI
HUT KE 79 PUSPOMAL mengadakan Fun Bike dan Fun Walk yang diikuti oleh 1.500 peserta
https://pima.or.id/wp-content/uploads/2025/02/HUT_79_PUSPOMAL.mp4 HUT KE 79 PUSPOMAL – PIMA INDONESIA Mengadakan Fun Bike dan Fun Walk yang diikuti oleh 1.500 peserta dari berbagai wilayah jakarta pada tgl 9 februari 2025.Dalam kegiatan ini juga diserahkan plakat PIMA kepada Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista, S.H. #pima#pimaindonesia #pimajayaselalu
Makan malam bersama Keluarga besar PIMA Indonesia menjelang hari raya Imlek
https://pima.or.id/wp-content/uploads/2025/02/WhatsApp%20Video%202025-02-11%20at%2016.44.55.mp4 Makan malam bersama Keluarga besar PIMA Indonesia menjelang hari raya Imlek Tgl 27 januari 2025, Dalam rangka silaturahmi, sosialisasi program kerja dan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 pengurus DPP PIMA kepada Dewan, DPW dan anggota resmi PIMA. Dan acara ini juga dilakukan pelantikan ketua DPW Kepulauan Riau bpk Hermawan. #pima #pimaindonesia #pimajayaselalu
PIMA INDONESIA IKUT MERAYAKAN HUT TNI AL KE 79
PERS RILIS HUT TNI AL KE 79 PIMA INDONESIA turut serta mengikuti parade kapal KRI dan kapal Nelayan. Pada tgl 10 Sept 2024 PIMA Indonesia ikut meramaikan parade kapal KRI Banda Aceh dengan mengirim 250 orang pengurus PIMA dan masyarakat maritim. Mengirim 21 kapal nelayan untuk ikut serta berparade dalam kegiatan ini. Acara ini merupakan pertama kali HUT TNI AL di adakan di atas kapal KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat yg dipimpin panglima TNI Jenderal TNI H. Agus Subiyanto, S.E., M.Si Sebanyak 33 kapal KRI yg ikut dalam parade ini.
Tantangan Dan Strategi Indonesia Dalam Melindungi Sumber Daya Laut
TANTANGAN DAN STRATEGI INDONESIA DALAM MELINDUNGI SUMBER DAYA LAUT Oleh : Dr. Helex Wirawan, S.E., S.H.,M.H. Abstrak Pencurian ikan atau illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia telah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya laut dan kedaulatan negara. Jurnal ini membahas tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menanggulangi IUU fishing, serta langkah-langkah penegakan hukum yang telah diambil. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas kebijakan dan operasi di lapangan, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan strategi dalam menjaga kedaulatan dan melindungi sumber daya laut di ZEE. Kata Kunci: Pencurian Ikan, Zona Ekonomi Eksklusif, Penegakan Hukum, Sumber Daya Laut, Kedaulatan Maritim, IUU Fishing I. PENDAHULUAN Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan wilayah maritim yang penting bagi Indonesia, mengingat kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Namun, IUU fishing oleh kapal asing menjadi ancaman yang menggerus potensi ekonomi dan merusak ekosistem laut. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan dan strategi untuk menanggulangi masalah ini, namun tantangan dalam penegakan hukum masih besar. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji isu pencurian ikan di ZEE Indonesia dan mengevaluasi langkah-langkah penegakan hukum yang telah diimplementasikan. IUU fishing tidak hanya menjadi masalah bagi negara-negara pantai tetapi juga menjadi perhatian global karena dampaknya terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dunia. UNCLOS sebagai dasar hukum internasional mengatur bahwa negara pantai memiliki hak untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya perikanan di ZEE mereka, serta kewajiban untuk memastikan bahwa penangkapan ikan dilakukan secara berkelanjutan. Untuk menanggulangi IUU fishing, berbagai instrumen hukum internasional telah diadopsi, oleh Indonesia, termasuk: Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (1993) yang dikenal sebagai “Compliance Agreement.” United Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA) (1995) yang memberikan panduan untuk konservasi dan pengelolaan stok ikan yang bergerak di luar ZEE. Port State Measures Agreement (PSMA) (2009) yang bertujuan mencegah kapal yang terlibat dalam IUU fishing menggunakan pelabuhan-pelabuhan untuk mengakses pasar global. Selain itu, organisasi regional seperti Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) memainkan peran penting dalam pengawasan dan pengelolaan perikanan lintas batas. Negara-negara anggota wajib mematuhi aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh RFMOs, termasuk langkah-langkah untuk mengatasi IUU fishing. IUU fishing dalam konteks hukum internasional bukan hanya melanggar kedaulatan negara pantai, tetapi juga merusak upaya global untuk menjaga keberlanjutan perikanan dan ekosistem laut. Oleh karena itu, kerjasama internasional dan penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk melawan ancaman ini. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau dengan garis pantai yang sangat panjang diperkirakan 54.715 kilometer dan luasnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 6,2 juta kilometer persegi, menghadapi tantangan besar dalam melindungi sumber daya maritimnya dari ancaman illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Untuk menangani tantangan ini, Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan dan regulasi yang dirancang untuk melindungi ZEE dan menjaga keberlanjutan sumber daya lautnya. Berikut ini adalah tinjauan terhadap kebijakan dan regulasi utama yang diadopsi oleh Indonesia: 1. Undang-Undang Perikanan : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. UU ini menetapkan ketentuan mengenai: – Pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan. – Izin penangkapan ikan dan operasi kapal perikanan. – Pengawasan dan penegakan hukum dalam kegiatan perikanan. – Sanksi bagi pelanggaran, termasuk kegiatan IUU fishing di wilayah perairan Indonesia dan ZEE. 2. Kebijakan “Poros Maritim Dunia” Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengadopsi kebijakan “Poros Maritim Dunia,” yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang tangguh dan berpengaruh secara global. Salah satu pilar utama dari kebijakan ini adalah perlindungan kedaulatan maritim Indonesia, termasuk upaya serius dalam melawan IUU fishing. Melalui kebijakan ini, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan armada patroli, dan memperkuat hukum maritim. 3. Pembentukan Satgas 115 Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo membentuk “Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal” (Satgas 115) yang dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Satgas ini memiliki tugas untuk mengoordinasikan berbagai instansi pemerintah dalam upaya melawan IUU fish`ing. Tindakan yang dilakukan oleh Satgas 115 mencakup: penegakan Hukum yang tegas, Peningkatan Operasi Pengawasan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kerjasama Regional dan Internasional, Penggunaan Teknologi dan Pengawasan Maritim, Pendidikan dan Kesadaran Publik Indonesia, dengan wilayah maritim seluas 6,9 juta kilometer persegi dan kaya akan sumber daya laut, telah menjadi target bagi pelaku illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, terutama oleh kapal-kapal asing. Kasus-kasus IUU fishing yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tidak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut. II. METODOLOGI Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen kebijakan, laporan resmi dari instansi terkait, serta wawancara dengan para ahli dan praktisi di bidang kelautan dan perikanan. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. III. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Kebijakan dan Strategi Penegakan Hukum Indonesia, sebagai negara maritim dengan wilayah perairan yang sangat luas, telah menghadapi tantangan besar dalam memberantas illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan strategi penegakan hukum yang dirancang untuk melindungi sumber daya perikanan dan menjaga kedaulatan maritimnya. Salah satu komponen kunci dari upaya ini adalah pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115). Hingga tahun 2020 telah lebih dari 500 kapal asing telah ditenggelamkan sebegai bagian dari kebajakan ini. Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014, Indonesia memberlakukan moratorium terhadap izin operasi kapal-kapal eks-asing di perairan Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kapal-kapal yang sebelumnya beroperasi secara ilegal tidak dapat kembali beroperasi dengan izin baru. Dalam rangka penguatan kerjasama Internasional, Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai forum internasional untuk melawan IUU fishing, termasuk melalui ratifikasi Port State Measures Agreement (PSMA) dan partisipasi dalam Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs. Kerjasama ini bertujuan untuk mencegah kapal-kapal yang terlibat dalam IUU fishing dari menggunakan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia atau negara lain untuk menjual hasil tangkapannya. Satgas 115 dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015, dengan tugas khusus untuk mengoordinasikan berbagai instansi dalam memberantas IUU fishing. Satgas ini dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan melibatkan berbagai lembaga, termasuk TNI Angkatan Laut, Kepolisian,
Peringati 32 Tahun Pengabdian, TNI-AL (AAL38) Gelar Baksos Persada 92
Dalam rangka memperingati 32 tahun pengabdian Persaudaraan, AKABRI 92 (Persada 92) menggelar Bhakti Sosial, (25/8) di Pelelangan Ikan Muara Angke, Jakarta Utara. Menurut Ketua Persaudaraan 92 (AAL 38), Laksda TNI Achmad Wibisono, Kegiatan Baksos TNI-AL (AAL 38) bersama PIMA Indonesia itu berupa pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan gratis, pemberian kacamata gratis dan pembagian Sembako. Selain itu, sebut Achmad Wibisono, juga ada aksi donor darah, pemberian makan gratis bergizi bersama Masyarakat insan maritim dan TNI-AL, serta panggung hiburan. Dalam sambutannya, ia juga mengatakan sangat berterima kasih atas kerjasama dan partisipasi PIMA Indonesia dalam kegiatan bakti sosial ini. “Kami berharap, PIMA Indonesia akan makin berkembang dan ada di seluruh wilayah Indonesia,” sebutnya. Sementara itu, dalam kegiatan tersebut tampak antusiasme masyarakat begitu besar, terutama yang mengikuti pengobatan pemeriksaan kesehatan gratis. Hal itu terlihat dari panjangnya antrean. Menanggapi hal itu, Harnoto selaku Ketum PIMA mengatakan, kegiatan ini dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam rangka pengabdian AAL 38 selama 32 tahun ini, imbuh Harnoto, tidak hanya memberikan bantuan materiil, tetapi juga mempererat ikatan sosial dan kemanusiaan di antara masyarakat maritim dan anggota TNI. “Sungguh suatu pengabdian yang luar biasa kepada masyarakat dan negara kesatuan RI,” ujarnya. TNI-AL melalui asisten potensi maritim (Aspotmar) TNI-AL, sebut dia lagi, sesuai tugasnya adalah selaku Pembina PIMA Indonesia. “Merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa PIMA bisa bersinergi dengan TNI-AL, khususnya AAL 38 Angkatan 1992 dalam melakukan bakti sosial kepada masyarakat Maritim, khususnya di Muara Angke pada hari ini,” pungkasnya. Sementara itu, Eric Hans, selaku Ketua Seksi OKK menyampaikan bahwaPIMA Indonesia ini merupakan wadah untuk masyarakat maritim di seluruh Indonesia. “Saat ini, PIMA sudah memiliki 6 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW), yaitu Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bangka belitung, Nusa tenggara Timur, dan Maluku,” terangnya. Dalam waktu dekat ini, kata dia, akan segera dibentuk 4 DPW baru, yaitu Riau, Kepri, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara. “PIMA Indonesia juga akan turut berperan aktif dalam membantu untuk kemajuan kemaritiman di Indonesia,” pungkasnya. (**) Peringati 32 Tahun Pengabdian, TNI-AL (AAL38) Gelar Baksos Persada 92 – WARTA ANDALAS (topten-news.com)